TANJUNGPINANG — Banyaknya siswa SLTA yang tidak lulus ujian UN mendapat reaksi keras dari anggota DPRD Kepri. Wakil Ketua I DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH menilai Pemerintah Provinsi Kepri gagal dalam memprogramkan pendidikan. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah daerah telah menganggarkan 20 persen dana APBD untuk menunjang pendidikan, tetapi hasilnya masih mengecewakan. Ini salah siapa, sampai tingkat kelulusan hanya mencapai 92 persen, kata Jumaga, Senin (16/6) di Tanjungpinang.
Seperti diketahui, sebanyak 863 siswa dari 10.812 siswa SLTA se-Kepri tidak lulus UN. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dikatakan, kondisi ini harus menjadi pemikiran bersama. Disdik perlu segera mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat kualitas pendidikan tidak sesuai harapan. Apakah ada kesalahan tenaga pengajar, lingkungan atau memang dari orang tua. Faktor-faktor ini seyogianya dilacak.
"Kita wakil rakyat sudah cukup perhatian dan aspiratiflah dalam memperjuangkan dunia pendidikan. Guru-guru minta insentif, kita beri. Mereka juga kita berikah beasiswa dan terus melengkapi fasilitas penunjang proses belajar dan mengajar. Tapi hasilnya masih mengecewakan," beber Jumaga.
Menyikapi kondisi ini, dia mengusulkan Komisi IV DPRD Kepri untuk memanggil dinas terkait, guna dilakukan verifikasi kendala dan persoalan yang timbul. Kenapa kualitas pendidikan masih bobrok alias gagal, padahal pemerintah sudah memberikan perhatian besar.
Banyak Faktor
Menanggapi kritikan pedas Wakil Ketua I DPRD Kepri itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arfin Nasir menyatakan bahwa, banyak faktor yang harus diperhatikan, apabila ingin mengatakan pendidikan gagal. “Kita tidak dapat meraih hasil pendidikan dengan cepat, perlu tahapan. Dan tingkat ketidaklulusan tahun ini akan dijadikan pengalaman berharga, agar ke depan bisa lebih baik,” ungkap Arifin.
Arifin dalam kesempatan mengaku kurang setuju kalau pendidikan di Kepri gagal. Soalnya, tingkat ketidaklulusan hanya 7,9 persen, tidak sampai 10 persen.
Menurutnya, penurunan persentase ketidaklulusan justru meningkat untuk siswa bidang SMK, sedang untuk SMU/MA malah meningkat. Belajar dari pengalaman ini, akan dijadikan pembelajaran dalam menyongsong pendidikan lebih baik kedepan untuk tahun pelajaran 2009 mendatang.
Tunggu Pusat
Terkait dengan siswa SMK, apakah mereka mengulang satu tahun lagi atau diperbolehkan mengikuti paket C, Arifin menambahkan pihaknya masih menunggu kebijakan pusa. "Kita sedang menunggu informasi pusat, dan ini sudah dilakukan koordinasi. Karena kasihan anak yang tidak lulus, apabila harus mengulang satu tahun lagi,” ujarnya seraya mengatakan siap memberi keterangan di DPRD Kepri, jika diperlukan.
Sumber: Sijori Mandiri
Seperti diketahui, sebanyak 863 siswa dari 10.812 siswa SLTA se-Kepri tidak lulus UN. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dikatakan, kondisi ini harus menjadi pemikiran bersama. Disdik perlu segera mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat kualitas pendidikan tidak sesuai harapan. Apakah ada kesalahan tenaga pengajar, lingkungan atau memang dari orang tua. Faktor-faktor ini seyogianya dilacak.
"Kita wakil rakyat sudah cukup perhatian dan aspiratiflah dalam memperjuangkan dunia pendidikan. Guru-guru minta insentif, kita beri. Mereka juga kita berikah beasiswa dan terus melengkapi fasilitas penunjang proses belajar dan mengajar. Tapi hasilnya masih mengecewakan," beber Jumaga.
Menyikapi kondisi ini, dia mengusulkan Komisi IV DPRD Kepri untuk memanggil dinas terkait, guna dilakukan verifikasi kendala dan persoalan yang timbul. Kenapa kualitas pendidikan masih bobrok alias gagal, padahal pemerintah sudah memberikan perhatian besar.
Banyak Faktor
Menanggapi kritikan pedas Wakil Ketua I DPRD Kepri itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arfin Nasir menyatakan bahwa, banyak faktor yang harus diperhatikan, apabila ingin mengatakan pendidikan gagal. “Kita tidak dapat meraih hasil pendidikan dengan cepat, perlu tahapan. Dan tingkat ketidaklulusan tahun ini akan dijadikan pengalaman berharga, agar ke depan bisa lebih baik,” ungkap Arifin.
Arifin dalam kesempatan mengaku kurang setuju kalau pendidikan di Kepri gagal. Soalnya, tingkat ketidaklulusan hanya 7,9 persen, tidak sampai 10 persen.
Menurutnya, penurunan persentase ketidaklulusan justru meningkat untuk siswa bidang SMK, sedang untuk SMU/MA malah meningkat. Belajar dari pengalaman ini, akan dijadikan pembelajaran dalam menyongsong pendidikan lebih baik kedepan untuk tahun pelajaran 2009 mendatang.
Tunggu Pusat
Terkait dengan siswa SMK, apakah mereka mengulang satu tahun lagi atau diperbolehkan mengikuti paket C, Arifin menambahkan pihaknya masih menunggu kebijakan pusa. "Kita sedang menunggu informasi pusat, dan ini sudah dilakukan koordinasi. Karena kasihan anak yang tidak lulus, apabila harus mengulang satu tahun lagi,” ujarnya seraya mengatakan siap memberi keterangan di DPRD Kepri, jika diperlukan.
Sumber: Sijori Mandiri
0 komentar:
Posting Komentar