JAKARTA – Seperti halnya tragedi Bali II dan gempa Yogyakarta, Menbudpar mengatakan akan memakai pola sama dalam menghadapi dampak tsunami Pangandaran, sehingga pemulihan pariwisata bisa dilaksanakan secara cepat.
Pemerintah mempersiapkan media center yang bisa diakses 24 jam bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.
"Kalau sudah musibah begini, polanya sama yang harus kita lakukan diawali tanggap darurat dulu mencari korban, merawat yang luka, pokoknya secepatnya memberikan bantuan barulah bisa mendata berapa kerugian yang dialami usaha pariwisata di Pangandaran baik fasilitas milik pemerintah maupun swasta," ujarnya.
Menurut Menbudpar, pada tahap tanggap darurat ini Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan dan Menkokesra yang langsung turun ke lapangan, namun pihaknya juga sudah mengirimkan tim ke lokasi bencana untuk melihat langsung dan mendata wisman dan wisatawan nusantara yang berada di area bencana.
"Karena polanya tanggap darurat dulu, maka saya baru akan menyusul kunjungan ke lokasi setelah mendapat laporan dari tim Depbudpar yang berangkat ke lokasi bencana sehingga dapat melakukan langkah koordinasi," ujarnya.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan gempa dan tsunami yang menimpa kawasan wisata Pangandaran menghancurkan sedikitnya tiga hotel bintang satu dan menyebabkan enam wisatawan asing luka-luka.
"Sedikitnya tiga hotel bintang satu dan dua di Pangandaran hancur total akibat musibah itu, belum termasuk restoran dan fasilitas lainnya. PHRI Jabar sudah turun langsung mendata kerugian yang dialami masyarakat setempat, terutama usaha pariwisata di sana," kata Ketua Umum PHRI Yanti Sukamdani, kemarin.
Peringatan Dini
Dia belum dapat merinci kerugian yang dialami industri pariwisata di sepanjang pantai selatan yang terkena tsunami, seperti Cilacap, Kebumen dan pantai lainnya.
Pihaknya menyesalkan tidak adanya sistem peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) untuk meminimalkan dampak bencana itu.
"Kami heran, setelah bencana tsunami di Aceh dan rentetan musibah yang ada pemerintah seperti tidak belajar dari pengalaman untuk waspada dengan menggunakan sistem peringatan dini tsunami."
Pascatsunami di Aceh, kata Yanti, isu tsunami di Pangandaran sebenarnya sudah dipertanyakan berbagai pihak di Jabar.
Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis waktu itu sempat ke Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Wilayah II Bandung untuk meminta penjelasan sekaligus klarifikasi atas kemungkinan Pantai Pangandaran Ciamis, diterjang tsunami. (Bisnis Indonesia)
Sumber: http://wisatanet.com
Pemerintah mempersiapkan media center yang bisa diakses 24 jam bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.
"Kalau sudah musibah begini, polanya sama yang harus kita lakukan diawali tanggap darurat dulu mencari korban, merawat yang luka, pokoknya secepatnya memberikan bantuan barulah bisa mendata berapa kerugian yang dialami usaha pariwisata di Pangandaran baik fasilitas milik pemerintah maupun swasta," ujarnya.
Menurut Menbudpar, pada tahap tanggap darurat ini Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan dan Menkokesra yang langsung turun ke lapangan, namun pihaknya juga sudah mengirimkan tim ke lokasi bencana untuk melihat langsung dan mendata wisman dan wisatawan nusantara yang berada di area bencana.
"Karena polanya tanggap darurat dulu, maka saya baru akan menyusul kunjungan ke lokasi setelah mendapat laporan dari tim Depbudpar yang berangkat ke lokasi bencana sehingga dapat melakukan langkah koordinasi," ujarnya.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan gempa dan tsunami yang menimpa kawasan wisata Pangandaran menghancurkan sedikitnya tiga hotel bintang satu dan menyebabkan enam wisatawan asing luka-luka.
"Sedikitnya tiga hotel bintang satu dan dua di Pangandaran hancur total akibat musibah itu, belum termasuk restoran dan fasilitas lainnya. PHRI Jabar sudah turun langsung mendata kerugian yang dialami masyarakat setempat, terutama usaha pariwisata di sana," kata Ketua Umum PHRI Yanti Sukamdani, kemarin.
Peringatan Dini
Dia belum dapat merinci kerugian yang dialami industri pariwisata di sepanjang pantai selatan yang terkena tsunami, seperti Cilacap, Kebumen dan pantai lainnya.
Pihaknya menyesalkan tidak adanya sistem peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) untuk meminimalkan dampak bencana itu.
"Kami heran, setelah bencana tsunami di Aceh dan rentetan musibah yang ada pemerintah seperti tidak belajar dari pengalaman untuk waspada dengan menggunakan sistem peringatan dini tsunami."
Pascatsunami di Aceh, kata Yanti, isu tsunami di Pangandaran sebenarnya sudah dipertanyakan berbagai pihak di Jabar.
Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis waktu itu sempat ke Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Wilayah II Bandung untuk meminta penjelasan sekaligus klarifikasi atas kemungkinan Pantai Pangandaran Ciamis, diterjang tsunami. (Bisnis Indonesia)
Sumber: http://wisatanet.com
0 komentar:
Posting Komentar